Pemerintah Indonesia telah lama berupaya mendorong ketaatan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Meskipun upaya ini telah dilakukan, tantangan tetap ada, terutama terkait rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak.
Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang pentingnya insentif dalam mendorong ketaatan pajak, serta contoh keberhasilan di negara lain yang dapat menjadi acuan bagi Indonesia.
Dorongan Pemerintah dan Kondisi Ketaatan Pajak
Pemerintah Indonesia, termasuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, secara aktif mendorong masyarakat untuk melaporkan SPT Pajak Penghasilan 2023. Namun, tanpa adanya insentif yang nyata, kesadaran masyarakat dalam melaporkan pajak tetap rendah.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, kepatuhan membayar pajak, termasuk melaporkan, harus didorong. Namun, lebih dari sekadar lapor SPT, semestinya ada insentif kepada warga yang melakukan kewajibannya ini, bukan sekadar imbauan.
Baca juga: Cara Lapor Pajak bagi Pemilik Usaha Baru
Contoh Negara dengan Sistem Insentif yang Efektif
Belanda dan Selandia Baru merupakan contoh negara yang telah berhasil menerapkan sistem insentif yang efektif dalam mendorong ketaatan pajak. Di Belanda, semua warga yang tinggal di sana wajib meregister nomor wajib pajaknya.
Hal ini membuat warga bisa mendapatkan subsidi, seperti subsidi sewa apartemen, subsidi anak, subsidi bayar daycare, maupun tax refund. Semua transparan karena sistem basis datanya terintegrasi.
Di Selandia Baru, semua warga yang akan bekerja harus memiliki nomor IRD (semacam NPWP). Nomor ini terintegrasi dengan nomor rekening warga. Pada periode tertentu, wajib pajak hanya perlu mengecek laporan atas pajak yang sudah dibayarkan pemberi kerja. Jika data telah benar, wajib pajak juga berhak atas pengembalian pajak (tax refund).
Dapatkan kemudahan dalam pelaporan SPT Anda dengan mempercayakan pihak konsultan pajak terpercaya, salah satunya adalah TrustTaxConsultant.id. Mengapa repot-repot meluangkan waktu dan tenaga untuk mengurus pajak, jika Anda dapat mengandalkan para ahli untuk melakukan tugas tersebut dengan cepat dan efisien? Dengan pengalaman bertahun-tahun, kami siap membantu Anda mengoptimalkan pelaporan pajak tanpa stres. Jadikan pelaporan SPT tahunan Anda menjadi mudah dan lancar dengan bantuan kami
Perlunya Insentif dalam Konteks Indonesia
Dalam konteks Indonesia, pemberian insentif kepada wajib pajak yang patuh dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan ketaatan pajak. Insentif ini tidak hanya sebatas imbalan finansial, tetapi juga bisa berupa kemudahan atau fasilitas lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan atau kepuasan wajib pajak.
Pendapat Esther Sri Astuti juga dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam merancang sistem insentif yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia.
Upaya Pemerintah dan Dampaknya
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi dan edukasi, untuk mendorong ketaatan pajak. Contohnya adalah gerakan dari Istana Negara, di mana Presiden dan Wakil Presiden memberikan contoh dengan menyerahkan SPT PPh 2023 secara simbolis. Meskipun demikian, tanpa adanya insentif yang nyata, upaya ini belum tentu akan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan pajak.
Baca juga: Upaya Pemerintah Beri Insentif Pajak untuk Pertumbuhan UMKM
Kesimpulan
Dalam upaya mendorong ketaatan pajak, pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian insentif kepada wajib pajak yang patuh. Contoh dari negara lain, seperti Belanda dan Selandia Baru, menunjukkan bahwa insentif dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan ketaatan pajak.
Pendapat para ahli, seperti Esther Sri Astuti, juga penting untuk dipertimbangkan dalam merancang sistem insentif yang efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, diharapkan ketaatan pajak di Indonesia dapat meningkat, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan negara.