Apa Itu PPN? dan Berapa Besaran Tarifnya

Sebagai Wajib Pajak yang baik, membayar pajak tepat waktu memang sudah sepatutnya dilakukan. Jenis pajak itu sendiri pun sangat beragam. Salah satunya PPN. Apa itu PPN? Untuk mengetahuinya, Anda bisa simak ulasan lengkapnya di bawah ini.

Definisi Apa Itu PPN

Perlu untuk Anda ketahui, PPN merupakan singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai. Pajak ini adalah pungutan terhadap setiap proses distribusi, transaksi, maupun perdagangan jual beli jasa ataupun produk dalam negeri. Nantinya pajak ini dibebankan pada pemerintah, badan usaha, maupun Wajib Pajak pribadi.

Dalam prosesnya, pajak ini sifatnya objektif, non kumulatif, dan tak langsung dengan objek tertentu. Adapun objek PPN di antaranya yaitu impor Barang Kena Pajak (BKP) dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berasal dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean. Selain itu, objek PPN juga mencangkup penyerahan BKP dan JKP yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah Pabean.

Ada pula pemanfaatan BKP tak berwujud di dalam daerah Pabean yang asalnya dari luar daerah Pabean. Lalu yang terakhir, ekspor JKP ataupun BKP berwujud maupun tak berwujud yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dengan objek tersebut, PPN disetor dan dilaporkan oleh pihak penjual yang berperan sebagai PKP. Adapun batas waktunya yaitu setiap akhir bulan. Batas waktu ini harus diperhatikan dengan baik agar tak terjadi keterlambatan.

Jasa dan Barang yang Tidak Kena PPN

PPN tidak berlaku untuk semua jasa dan barang. Nyatanya ada beberapa jasa dan barang yang bebas PPN karena ada pertimbangan tertentu. Seperti pertimbangan sosial, budaya, dan ekonomi. Adapun jasa yang bebas PPN di antaranya yaitu jasa kesehatan, jasa sosial, jasa pendidikan, jasa tenaga kerja, jasa asuransi, jasa keuangan, hingga jasa angkutan umum.

Sementara untuk barang yang bebas PPN meliputi barang kebutuhan pokok. Sebut saja jagung, beras, kedelai, sagu, daging, dan garam. Selain itu, telur, buah, sayur, susu, dan gula juga tak dikenai PPN. Lebih lanjut, vaksin, kitab suci, dan buku pelajaran juga bebas PPN.

Berbicara mengenai jasa dan barang yang bebas pajak, pada dasarnya PPN memiliki 2 jenis. Jenisnya yaitu PPN tidak dipungut dan PPN dibebaskan. Sekilas kedua istilah tersebut tampak sama, namun nyatanya memiliki makna yang berbeda.

Perlu dipahami bahwa PPN tidak dipungut berarti pajak yang memberikan tarif 0%. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa sebenarnya terkena PPN, tetapi mendapat fasilitas 0% sehingga tak perlu membayar.

Sedangkan untuk PPN dibebaskan adalah benar-benar tidak kena pajak. Dari definisi tersebut, keduanya kini sudah bisa dibedakan bukan? Pemberlakuan PPN tersebut pun sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 268/PMK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah.

Besaran Tarif PPN

Selain mengetahui pengertian apa itu PPN, tentu akan terasa lengkap apabila juga memahami berapa besaran tarifnya. Tarif PPN mulanya hanya 10%, namun naik menjadi 11% di tahun ini. Yang dimulai pada tanggal 1 April 2022. Adanya penambahan tarif ini telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan no 7 tahun 2021 mengenai HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Sebagian pihak menyayangkan adanya peningkatan persentase PPN ini. Meski begitu, tentu bukan keputusan sepihak dalam melakukannya. Ada alasan tersendiri kenapa langkah ini diambil lantas diterapkan jadi keputusan bersama. Adapun alasannya tak lain untuk menunjang perekonomian masyarakat.

Sebagaimana yang kita tahu bahwa sebagian besar pendapatan negara berasal dari pembayaran pajak. Pajak ini nantinya akan tersalurkan untuk menyeimbangkan APBN dan meneruskan pembangunan. Oleh karena itu, tak mengherankan apabila ada pembenahan pajak seiring berjalannya waktu.

Di balik kontra yang muncul, ternyata ada segudang manfaat. Adanya penyesuaian besaran tarif PPN ini nyatanya mampu menciptakan keadilan. Mengapa demikian? Hal ini karena bagi kalangan masyarakat yang mampu, maka akan membayar lebih besar.

Sementara untuk kalangan tidak mampu, bisa dibantu. Dengan prinsip gotong-royong, maka adanya penyesuaian PPN ini tentu patut diapresiasi.

Dalam penghitungan PPN pun ada rumus tersendiri. Dengan begitu, bukan asal hitung yang pastinya akan menimbulkan konflik perselisihan. Adapun rumus penghitungan PPN yaitu tarif PPN x DPP. Dalam hal ini berarti 11% x DPP. DPP ini sendiri merupakan singkatan dari Dasar Pengenaan Pajak.

Pentingnya PPN

Anda tentu sudah memahami apa itu PPN bukan? Tak bisa dipungkiri bahwa PPN sangat penting keberadaannya, baik itu untuk masyarakat, pemerintah atau negara, dan berbagai kalangan lainnya.

Keberadaan PPN memberikan dampak positif di berbagai bidang kehidupan. Lantas apa saja dampak positif tersebut? Berikut ulasan lengkapnya.

Butuh jasa konsultan pajak di Semarang? Kami adalah layanan konsultan pajak Semarang profesional dan sudah berpengalaman serta sudah dipercaya ratusan ribu pelanggan di Indonesia.

#Bisa Mengurangi Beban Pajak

Salah satu pentingnya PPN yaitu bisa mengurangi beban perpajakan Jika melakukan Transaksi sesama Suplier yang Ber PPN (Ber PKP). Hal ini dapat terlihat apabila dibandingkan dengan jenis pajak yang lainnya.

#Instrumen Kebijakan

Selain mengurangi beban pajak, PPN juga berperan penting sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam memengaruhi produksi dan konsumsi.

#Untuk Pembangunan Negara

Pentingnya PPN juga berkaitan dengan pembangunan negara. Hal ini dikarenakan pajak yang dibayar Wajib Pajak akan tersalurkan untuk membiayai pengeluaran umum. Selain itu, pajak juga digunakan untuk melanjutkan pembangunan nasional.

Dengan adanya pembangunan negara, maka terbukanya lapangan kerja juga meningkat. Dengan begitu, pajak sama saja bisa berfungsi untuk meminimalisir pengangguran yang ada di Indonesia.

#Menekan Inflasi

Inflasi bisa ditekan dengan adanya pajak. Bagaimana caranya? Caranya mudah. Pajak masuk dan keluar akan mengatur pengedaran uang secara lebih efektif. Dengan demikian, keberadaan uang di masyarakat bisa stabil. Lonjakan kenaikan jumlah uang bisa terkendali dengan baik.

#Fungsi Anggaran

Adanya PPN juga berperan penting sebagai fungsi budgeting atau anggaran. Bukan rahasia lagi, mengingat setiap pembayaran pajak, baik itu pajak masukan ataupun pajak keluar, akan mempengaruhi anggaran negara.

Bahkan bisa dibilang bahwasanya pajak menjadi sumber dana atau pendapatan negara yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Hal ini juga memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

#Bisa Mengetahui Kelebihan dan Kekurangan Bayar Pajak

Dengan adanya PPN juga bisa memudahkan pemerintah dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan bayar pajak. Hal ini bisa diketahui dengan melihat apakah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluar. Jika iya, maka pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak masih kurang. Hutang pajak ini pun harus segera dilunasi.

Begitupun sebaliknya. Apabila pajak keluaran lebih besar dibanding pajak masuk, maka Wajib Pajak kelebihan bayar pajak. Kelebihan pembayaran ini nantinya akan dikompensasi di bulan berikutnya.

Alhasil, Wajib Pajak akan merasa diringankan dalam pembayaran pajak di bulan selanjutnya. Oleh karena itu, mengenal lebih dekat akan pentingnya PPN akan berdampak baik bagi siapa saja. Tak terkecuali Anda nantinya dalam hal pembayaran pajak.

Kini Anda sudah memahami apa itu PPN lengkap dengan informasi penting lainnya. Hal yang pasti, bagi Anda yang menyandang status sebagai Wajib Pajak, harus membayar pajak tepat waktu. Pasalnya, semua keuntungannya akan kembali ke diri Anda sendiri.

Kiat Memilih Konsultan Pajak Denpasar

Memilih konsultan pajak bukan perkara yang mudah, hal ini karena tidak semua penyedia jasa tersebut memiliki kinerja yang bagus dan sesuai. Mengingat bahwa pajak sendiri merupakan sebuah elemen yang sangat penting di dalam bidang perekonomian.

Maka dari itu, Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, guna memudahkan proses pemenuhan kewajiban seperti ini, maka WP bisa menyerahkan segala urusan perpajakannya kepada jasa konsultan pajak.

Meski demikian, Anda sebagai Wajib Pajak maka juga harus meneliti tentang bagaimana kredibilitas dari jasa konsultan pajak tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda memilih konsultan di Denpasar yang profesional supaya bisa membantu Anda saat akan memenuhi kewajiban.

Pentingnya untuk Memilih Konsultan Pajak Denpasar yang Profesional

Sebagai seorang warga negara yang baik, sudah selayaknya kita untuk selalu patuh dan taat untuk membayar pajak. Hal ini karena dengan pajak maka kita turut berkontribusi terhadap pembangunan serta kemajuan perekonomian Tanah Air.

Kantor Konsultan Pajak Denpasar merupakan salah satu tempat bagi semua masyarakat, khususnya di Bali untuk mendapat bantuan menyelesaikan perpajakan. Sehingga peran kantor konsultan ini sangat penting, sebab hal ini akan sangat berpengaruh bagi kota tersebut.

Akan ada banyak peraturan dan perhitungan yang wajib dilakukan supaya pembayaran pajak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai seorang WP, maka penting bagi Anda untuk menentukan dan memilih jasa konsultan pajak Denpasar yang berkualitas dan bisa dipercaya. Bagaimana caranya?

1. Mencari yang Legal

Cara memilih konsultan pajak Denpasar yang pertama adalah dengan mencari jasa yang legal dan bisa dipercayai oleh klien. Ini merupakan salah satu tips yang harus dilakukan oleh para klien sebelum akhirnya menentukan jasa tersebut sebagai tempat untuk membayar pajak.

Guna mengetahui kantor itu legal atau tidak, maka Anda sebagai WP bisa mencari tahu tentang surat izin praktek dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, apabila surat izin itu sudah ada, itu menandakan bahwa kantor pajak tersebut legal alias resmi.

Mengingat bahwa legalitas seperti ini sangat penting, sebab hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja konsultan pajak yang terkait. Jika sejak awal sudah meremehkan aturan dan hukum yang ada, maka kemungkinan besar bahwa kinerjanya itu tidaklah bagus dan tidak bisa dipercaya.

2. Mencari tahu Tentang Sertifikasi

Memilih konsultan pajak tidak hanya dari segi resmi atau tidaknya, melainkan jasa tersebut bersertifikasi atau tidak. Konsultan pajak Denpasar yang telah memiliki dokumen seperti ini, itu artinya bahwa kinerjanya sudah tidak bisa kita ragukan lagi, sebab telah lulus pelatihan.

Nah, sertifikasi ini terdiri dari tiga jenis, pertama adalah sertifikasi A untuk konsultan pajak yang akan menangani masalah pajak perorangan. Kemudian untuk sertifikasi B untuk mengatasi para klien dalam bentuk perusahaan maupun badan.

Selanjutnya untuk sertifikasi C ini diperuntukan kepada konsultan pajak yang akan menangani masalah perpajakan internasional. Dengan adanya jenis sertifikasi seperti ini maka penting bagi klien ketahui supaya mereka bisa mengetahui kantor yang memiliki dokumen sesuai kebutuhan.

3. Memilih yang Bisa Menjadi Partner

Dalam memilih konsultan pajak Denpasar, maka sangat penting bagi Wajib Pajak untuk memilih jasa yang bisa menjadi partner. Karena tidak sedikit orang yang mencari jasa konsultan pajak sebagai pihak yang dipekerjakan dan banyak dari mereka yang menerima semua hasil pekerjaannya.

Sehingga ada baiknya jika menentukan konsultan yang benar-benar berkredibilitas atau bahkan dapat berperan sebagai seorang partner. Dengan demikian, maka hal seperti ini bisa untuk membantu kesuksesan bisnis maupun usaha yang Anda jalankan.

Tidak hanya itu saja, melainkan hubungan Anda dengan pihak konsultan pajak juga akan lebih terbuka dan bisa dipercaya. Oleh karena itu, carilah jasa konsultan pajak ini yang bisa dijadikan sebagai rekan kerja Anda.

4. Mencari Jasa yang Jujur

Penting bagi Anda untuk memilih konsultan pajak Denpasar yang bersifat jujur dan selalu terbuka kepada semua klien-nya. Mengingat bahwa konsultan pajak yang baik merupakan mereka yang selalu mengutamakan kejujuran dari segala bentuk apapun itu.

Nah, untuk mengetahui kejujuran itu, maka Anda dapat melihatnya dari legalitas yang dimiliki oleh kantor atau perusahaan konsultan pajak. Karena klien yang sering menggunakan seorang jasa konsultan pajak yang tidak jujur maka mereka bisa dirugikan ke depannya.

Selain itu, konsultan pajak yang selalu jujur ternyata juga mampu untuk menyelesaikan permasalahan semua klien dengan mudah. Bahkan juga bisa menjaga setiap rahasia dari para klien sekecil apapun itu.

5. Tenaga yang Profesional

Memilih konsultan pajak sebaiknya pilihlah jasa yang memiliki tenaga kerja yang profesional dan berpengalaman sangat tinggi dalam bidangnya. Nah, hal seperti ini bisa dilihat dari klien yang sudah pernah ditanganinya atau track record.

Pada dasarnya jasa konsultan pajak yang akuntabel pastinya tidak akan pernah menyarankan kliennya agar melakukan penggelapan pajak. Berbeda lagi dengan seorang jasa yang profesional dan selalu jujur, maka mereka akan membantu para klien untuk menyelesaikan masalah dengan baik.

Konsultan pajak Denpasar juga memiliki tenaga kerja yang profesional, sebab mereka sudah lama bekerja dalam bidang perpajakan. Penting bagi Anda untuk memilih penyedia jasa yang handal agar bisa menyelesaikan masalah perpajakan dengan mudah dan cepat.

6. Menyesuaikan Budget dan Kebutuhan Perusahaan

Biasanya konsultan pajak akan memasang biaya atau tarif yang berbeda-beda tergantung dari jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh klien. Ada yang mematok biaya per jam, namun ada juga yang menawarkan pemberlakukan biaya dalam sistem long term.

Semua itu akan tergantung dari jumlah pekerjaan yang harus dilakukan oleh penyedia itu sendiri. Bagi perusahaan yang akan memilih konsultan pajak, maka ada baiknya lagi untuk menyesuaikan dengan biaya maupun kebutuhan perusahaan itu sendiri.

Manfaat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Denpasar

Dalam menentukan penyedia jasa konsultan pajak, maka Anda harus mencari tahu dahulu tentang data dan informasi lengkap tentang layanan tersebut. Selain itu, Anda juga harus waspada karena tidak semua penyedia jasa tersebut memiliki pelayanan yang baik dan memuaskan.

Berbeda lagi dengan kehadirannya pajak konsultan Denpasar, sebab jasa ini banyak menawarkan layanan terbaik untuk para klien-nya. Sehingga cocok menjadi pilihan Anda untuk mengurus masalah perpajakan dengan sangat mudah dan tepat.

Selain itu, Anda juga akan mendapatkan lebih banyak manfaat saat menggunakan konsultan Denpasar, salah satunya lebih menghemat waktu dan tenaga. Tidak hanya itu saja, melainkan tingkat kesalahan juga sangat kecil serta risiko kesalahan pun bisa diminimalkan.

Perusahaan maupun lembaga apapun juga tidak harus memikul tanggung jawab yang berhubungan dengan bagian administratif pajak. Bahkan jauh lebih aman, sebab konsultan pajak Denpasar akan selalu memahami prosedur pemeriksaan dan bisa mengantisipasi kesalahan tentang perhitungan.

Jika terjadi suatu masalah, maka bisa langsung diatasi tanpa harus membuang-buang waktu pimpinan perusahaan terkait. Maka dari itu, memilih konsultan pajak Denpasar adalah hal yang penting dan wajib untuk Anda perhatikan

Cara Lapor PPS 2022 Via Online Lengkap

Cara Lapor PPS secara online pada dasarnya mudah. Wajib Pajak dapat mengaksesnya melalui laman https://pajak.go.id/pps atau djponline.pajak.go.id. Setelah mengikuti PPS, Wajib Pajak akan mendapatkan Surat Keterangan Pengungkapan Harta Program Pengungkapan Sukarela yang bisa diperoleh dengan cara mendownload melalui djponline.

PPS adalah kependekan dari Program Pengungkapan Sukarela. Sesuai dengan namanya, PPS merupakan bentuk kemurahan hati Pemerintah dengan memberikan suatu kesempatan kepada para Wajib Pajak untuk mengungkapkan kewajiban yang belum terpenuhi.

Adapun program ini bersifat tidak memaksa alias sukarela dimana metode pembayarannya melalui Pajak Penghasilan (PPh).

Nantinya akan ada banyak keuntungan dan manfaat yang diperoleh Wajib Pajak saat mengikuti program PPS.

Tahapan Melakukan Serangkaian Cara Lapor PPS untuk Wajib Pajak 2022

Pajak berfungsi sebagai sumber pemasukan keuangan negara yang utama. Adapun cara mengumpulkan dana tersebut berasal dari Wajib Pajak kemudian disetorkan kepada kas negara yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur, menggaji pegawai negeri, tentara, polisi, membayar hutang negara, dan pengeluaran negara yang lainnya.

Program PPS sudah dibuka sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 mendatang. Terkait apa itu PPS, faktor-faktor yang melatarbelakangi penyelenggaraan PPS, bagaimana cara memanfaatkan, ketentuan, serta cara membayarnya telah dijelaskan melalui agenda Klikpajak x DJP Webseries pada hari Selasa, 11 Januari 2022.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2021 telah resmi diberlakukan oleh Menteri Keuangan. Peraturan Menteri ini menerangkan secara terperinci tata cara pelaksanaan PPS.

Penjelasan terkait PPS dijelaskan oleh Angga Sukma selaku Fungsional Penyuluh Ahli Pertama Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) dan Elfi Rahmi selaku Fungsional Penyuluh Ahli Pertama Direktorat P2Humas KPDJP.

Baca Juga : Cara Melakukan Aktivasi dan Registrasi Efaktur Pajak

Pada dasarnya, PPS yang dilakukan secara online tersebut dapat diakses dengan mudah. Terdapat 5 alur dalam mengikuti PPS secara online.

Berikut adalah tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh wajib pajak dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela lewat via online. Berikut adalah ulasan dari kedua staf humas Fungsional Penyuluh Ahli KPDJP tersebut.

Login

Tertarik mengikuti program PPS? Tahap awal terkait cara lapor PPS yaitu mengunjungi halaman aplikasi resmi PPS, yakni djponline.pajak.go.id untuk membuka alamat.

Kemudian memasukkan 15 digit NPWP yang Anda miliki dan isilah kata sandi beserta kode keamanan (captcha) yang muncul di halaman tersebut.

Pilih menu Buat Laporan setelah berhasil memasuki aplikasi. Pilih menu laporan SPPH yang ada pada menu ini, lanjutkan dengan memilih media pengiriman token untuk membuka sekaligus mengisi formulir SPPH. Selanjutnya kirim permintaan tersebut.

Unduh Form

Cara lapor PPS berikutnya adalah mengisikan form PPS setelah memilih menu viewer dilanjutkan dengan membuka form menggunakan viewer tersebut. Setelah file berhasil diunduh, bukalah kembali formulir SPPH yang sudah terdownload menggunakan adobe acrobat reader dan mulailah mengisi formulir yang tersedia.

Isi Form

Halaman pertama PPS adalah berisi rincian harta terkait kekayaan bersih akan Anda miliki. Jika Anda mengambil opsi kebijakan I, maka tahun perolehan harta diperoleh dari tahun 1985-2015. Dan jika Anda mengikuti kebijakan II, maka tahun perolehan, diisi dari tahun 2016 hingga 2020.

Kolom Daftar Hutang

Pada kolom Daftar Hutang, isilah nomor urut daftar rincian data sesuai kolom nomor urut harta terkait. Pastikan semua data telah terisi, dan Anda siap menekan tombol selanjutnya.

Halaman Induk

Cara lapor PPS di halaman ini, Anda harus mengisi kolom identitas diri pada form yang berwarna putih.

Halaman induk berisi ringkasan dari rincian daftar rincian harta dan utang yang telah terdaftar di halaman sebelumnya. Jika sudah selesai mengisi semua data, silahkan klik kirim.

Anda akan menuju halaman untuk memasukkan kode verifikasi yang sebelumnya telah dikirim. Kode tersebut dapat Anda peroleh melalui email atau nomor telepon yang Anda daftarkan pada aplikasi pajak.go.id.

Kembalilah ke laman link page PPS setelah berhasil mengirim formulir SPPH. Jika ingin melihat ringkasan SPPH yang tadi Anda kirimkan, pergilah ke menu draft.

Tahap Pembayaran

Pada laman pembayaran PPS, Anda akan menjumpai berbagai tombol. Adapun fungsi tombol-tombol tersebut adalah SPPH, kirim data SPPH, pembayaran, dan hapus SPPH. Setelah itu, lanjutkan dengan membuat kode billing jika masih ada tunggakan membayar pajak.

Pada tahap cara lapor PPS ini, terdapat 3 opsi menu pembayaran. Menu tersebut meliputi pembuatan kode billing di PPS Apk, konfirmasi pembayaran atas kode billing yang terdapat pada aplikasi PPS, dan konfirmasi pembayaran atas kode billing yang dapat Anda buat sendiri tanpa memerlukan aplikasi PPS.

Melalui aplikasi e-Billing, Anda bisa membuat kode billing secara mandiri. Hal yang perlu diingat adalah jika ingin membuat e-Billing melalui aplikasi PPS, pastikan Anda memilih menu “Belum” pada aplikasi pembayaran, tunggu hingga kode billing tersebut tampil pada informasi billing.

Pembayaran terhadap kode billing melalui bank persepsi atau yang telah disiapkan pun mulai bisa dilakukan. Selanjutnya, pilih menu Pembayaran dan klik Sudah.

Mengirimkan Form

Pembayaran akan langsung diverifikasi oleh sistem setelah melakukan pembayaran melalui aplikasi PPS. Anda baru bisa mengirim SPPH apabila jumlah pembayaran yang dilakukan sesuai dengan jumlah kurang bayar yang tercantum pada aplikasi.

Anda bisa memilih media pengiriman token dengan 2 pilihan yakni menggunakan email atau nomor telepon yang telah terdaftar pada akun pajak.go.id

Masukkan kembali kode verifikasi yang Anda terima melalui nomor telepon atau email. Kemudian klik tombol Kirim SPPH. Transaksi dikatakan berhasil apabila Anda telah menerima notifikasi atau pemberitahuan.

Kembali ke Halaman Awal

Klik arsip SPPH yang terdapat pada halaman awal djponline.pajak.go.id, dan selanjutnya Wajib Pajak bisa mendownload Surat Keterangan PPH. Cara lapor PPS telah selesai dilakukan.

Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) memiliki format yang tidak sama. Adapun 2 format tersebut juga berbeda untuk setiap skema I dan II. Ketentuan perihal format beserta lampirannya dapat Anda lihat melalui PMK 196/2021.

Sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak yang Masih Memiliki Tunggakan Pembayaran

Automatic Exchange of Information (AEoI) merupakan bukti era keterbukaan informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut ditujukan untuk kepentingan perpajakan antar negara-negara di dunia dan sudah diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku, jika ditemukan seorang Wajib Pajak yang tidak menunaikan kewajibannya, maka harus membayar sejumlah administrasi pajak sesuai biaya administrasi yang ditetapkan.

Syarat Umum Mengikuti PPS Online 22

Adapun syarat-syarat umum kepesertaan program PPS 22 adalah mempunyai NPWP, sanggup membayar PPh Final, bagi Wajib Pajak pribadi sanggup menyampaikan SPT Tahunan PPh OP 2021, mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum periode pajak 2016-2020, tidak sedang dalam masa pemeriksaan terkait bukti perkara untuk tahun pajak 2016-2020, tidak sedang dalam masa penyidikan atau proses peradilan, tidak sedang dalam masa hukum pidana terkait bidang perpajakan, dan merupakan peserta tax amnesty periode 2016-2017 bagi Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak Pribadi yang mengikuti PPS Kebijakan I.

Komitmen investasi harta/aset PPS paling lambat harus diinvestasikan dalam jangka waktu 5 tahun yakni pada 30 September 2023. Pada dasarnya cara lapor PPS secara elektronik melalui e-Billing sangatlah mudah. Anda dapat mengikuti panduan-panduan tersebut melalui aplikasi pajak

Manfaat Jasa Konsultan Pajak Untuk Perusahaan

Manfaat jasa konsultan pajak – Pajak merupakan salah satu hal yang wajib bagi setiap warga negara. Ketaatan bayar pajak sudah menjadi seorang warga negara. Pajak memiliki beberapa golongan, salah satunya untuk perusahaan.

Bagi Anda yang merupakan seorang pengusaha atau orang yang bekerja di perusahaan bagian perpajakan tentu sangat membutuhkan ketaatan pajak.

Namun, seringkali terkjadi kesalahan saat melakukan wajib pajak. Benar saja, peraturan perundang-undangan tentang perpajakan begitu rumit dan membutuhkan pemahaman yang baik.

Kesalahan ini tentu akan berakibat fatal bagi perusahaan. Kemungkinan terburuknya akan menghambat perkembangan suatu perusahaan.

Hal inilah yang harus segera dicarikan solusi yang tepat. Ada beberapa cara tentunya jika Anda ingin menuntaskan masalah perpajakan. Anda bisa merekrit karyawan yang ahli perpajakan dan mempekerjakannya.

Akan tetapi, hal ini tentu akan memakan biaya yang cukup tinggi, karena Anda harus membayar gaji tiap bulannya. Inilah kekuranganya jika merekrut karyawan untuk perpajakan.

Kemudian, solusi yang kedua Anda bisa menggunakan jasa konsultan pajak. Kebanyakan perusahaan sudah memiliki rekanan jasa konsultan pajak untuk menangani masalah perpajakan.

Menggunakan konsultan pajak pastinya memiliki banyak manfaat sehingga banyak perusahaan lebih memilih jasa konsultan pajak daripada mencari karywan perpajakan.

Selain menghemat biaya, hadirnya jasa konsultan pajak memiliki fungsi yang sama dengan karyawan perpajakan. Dan masih banyak lagi manfaat yang bisa diperoleh untuk perusahaan.

Baca Juga : Baca Juga : Layanan kami jasa konsultan pajak Tuban Jawa Timur..

Manfaat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Bagi Perusahaan

Manfaat Konsultan Pajak Perusahaan

Perlu Anda ketahui sebelumnya, jasa konsultan pajak merupakan seseorang atau badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam pelaksanaan wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

Tugas dan tanggungjawabnya adalah untuk membantu Anda dalam menuntaskan masalah perpajakan bagi wajib pajak sehingga kewajiban itu terselesaikan.

Karena itu, jika Anda sedang membutuhkan layanan atau jasa konsultan pajak Surabaya, trusttaxconsultan.com  adalah solusi yang tepat bagi Anda.

Berikut ini akan kami jelaskan tentang manfaat jasa konsultan pajak bagi perusahaan, antara lain:

1. Lebih Efisien dan Cepat

 Manfaat pertama yang dapat perusahaan yaitu akan lebih efisien dalam pelaksanaannya sehingga lebih mempercepat pekerjaan dan penuntasan masalah perpajakan.

Seperti yang kita ketahui, begitu banyaknya peraturan perpajakan yang harus dipahami saat melaksanakan wajib pajak membuat perusahaan lebih cerdas dalam menanganinya.

Jika Anda menyerahkan masalah perpajakan ini pada orang yang kurang memahami peraturan perundangan perpajakan tentu hasilnya mengkhawatirkan.

Berbeda ketika Anda menyerahkan pada ahlinya, yang pasti akan lebih efisien dan efekti saat pelaksanaanya.

Menggunakan jasa konsultan pajak sama halnya dengan menghemat waktu. Inilah manfaat yang harus Anda pertimbangkan bagi perusahaan.

2. Memperoleh Pendampingan

Manfaat yang selanjutnya jika Anda menggunakan jasa kosultan pajak untuk perusahaan adalah memperoleh pendampingan.  Jika sewaktu-waktu ada panggilan dari kantor pajak setempat, pemeriksaan pajak, dan apapun tentang pajak, Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal ini karena jasa konsultan pajak akan membantu sampai terselesaikan.  

Pendampingan ini tentu merupakan salah satu bentuk layanannya. Dengan begitu, perusahaan akan lebih memperkecil angka kerugian.

Terkadang, saat pemeriksaan pajak terdapat perbedaan perhitungan antara perusahaan dengan dirjen pajak yang dapat membuat kerugian.

Pada kondisi inilah fungsinya pendampingan oleh jasa konsultan pajak. Konsultan pajak pun akan membantu mendampingi jika ada permasalahan pajak yang melibatkan perusahaan.

3. Meminimalisir Terjadinya Kesalahan Dan Tidak Terbebani

Perlu Anda ketahui, jika seseorang yang belum terlalu paham mengurus pajak tentu akan memiliki resiko yang tinggi. Misalkan saja salah menghitung laporan tahunan, tentunya akan berdampak tidak baik bagi perusahaan di kemudian hari.

Dampak terburuknya tentu akan membuat perusahaan dirugikan. Karena itu, jasa konsultan pajak hadir sebagai solusi perusahaan untuk menangani masalah pajak.

Konsultan pajak yang profesional tentu akan lebih paham dan berpengalaman dalam menangani masalah perpajakan, sehingga perusahaan dapat membayar pajak dengan tepat.

Menggunakan jasa konsultan pajak dapat lebih meminimalisir terjadinya kesalahan. Kalaupun ada kesalahan, jasa konsultan pajak lah yang akan bertanggungjawab untuk menyelesaikannya.

Dengan begitu, pimpinan perusahaan tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga ataupun waktu untuk mengurus masalah pajak perusahaan.

4. Tidak Perlu Repot Mengurus Sendiri

Manfaat lain saat menggunakan jasa konsultan pajak adalah tidak perlu repot mengurus pajak sendiri. Mengapa begitu? Sebagian orang mungkin berpikir jika mengurus pajak badan itu gampang, hal ini tentu tidak begitu.

Apalagi bagi Anda yang tidak terlalu memahami masalah perpajakan tentu akan menimbulkan resiko yang tinggi.

Kesalahan perhitungan, laporan tahunan, dan persyaratan lain dapat mengakibatkan perusahaan merugi. Ditambah lagi dengan peraturan pajak yang setiap saat berubah akan menyebabkan beberapa orang kesulitan mengurus pajak sendiri.

Inilah mengapa Anda akan lebih diuntungkan jika mengunakan jasa konsultan pajak. Anda tidak perlu mengambil resiko yang dapat menimbulkan perusahaan merugi.

5. Menambah Informasi Perpajakan

Banyak kemungkinan yang akan terjadi seiring perkembangan waktu. Apalagi bagi perusahaan, perubahan peraturan dan prosedural pembayaran pajak sangat berpengaruh dengan keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Begitu banyak peraturan yang dirubah dan dikeluarkan, Anda sebagai pengusaha tentunya akan membutuhkan banyak waktu untuk mempelajarinya.

 Karena itu, jika Anda ingin memperbanyak pengetahuan perpajakan, konsultasikanlah pada yang sudah berpengalaman, yakni jasa konsultan pajak.

Konsultan pajak tentu akan lebih memahami karena mereka yang sudah berkecimpung dalam dunia perpajakan dalam waktu yang lama.

Dengan menggunakan jasa konsultan pajak, Anda pastinya lebih mudah untuk memahaminya dan dapat mengurusnya sendiri jika sudah sepenuhnya paham.

6. Tidak Perlu Menambah Karyawan Perpajakan

Bagi perusahaan, menghemat biaya pengeluaran karyawan tentu sangat penting. Jika Anda merekrut karyawan khusus dalam penanganan pajak, hal ini tentu akan lebih banyak pengeluaran.

Berbeda dengan menggunakan jasa konsultan pajak yang bersifat sementara atau kontrak. Paling lama sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Perusahaan akan lebih diuntungkan karena bisa menghemat biaya pengeluaran gaji karyawan bagian pajak. Cukup dengan menggunakan jasa konsultan pajak dan tidak perlu menambah karyawan lagi.

Nah, inilah manfaat jasa konsultan pajak yang bisa Anda dapatkan. Masih banyak lagi keuntugan praktis yang bisa Anda peroleh.

Jadi, jika memang Anda memiliki perusahaan yang ingin menyelesaikan kewajiban pajak, Anda cukup menghubungi jasa konsultan pajak kami, dan masalah pajak Anda akan terselesaikan dengan baik!

NIK Gantikan NPWP, Peraturan Terbaru Terkait Perpajakan!

NIK gantikan NPWP telah menjadi peraturan resmi setelah DPR mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pengesahan tersebut telah terselenggara pada hari Kamis, & Oktober 2020, lalu.

Namun, apakah hal ini menjadikan semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang ber-KTP merupakan Wajib Pajak PPH (Pajak Penghasilan)?

Melansir dari pernyataan yang terlontar langsung dari Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), penetapan peraturan baru ini tidak lantas membuat WNI wajib membayar Pajak Penghasilan.

Menkumham tersebut juga memberitahukan, apabila pemerintah akan tetap mempertimbangkan kelengkapan syarat, baik subjektif maupun objektif dalam menetapkan warganya menjadi seorang WajiB Pajak (WP).

Apa yang Menjadi Tujuan Utama NIK Gantikan NPWP?

Tentunya pemerintah tidak akan mengeluarkan peraturan tanpa ada maksud atau alasan yang melandasi. Termasuk dalam pemberlakukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai pengganti NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ini, pemerintah juga sudah membulatkan pilihannya.

Dengan adanya kebijakan NIK merangkap fungsi sebagai NPWP, maka akan sangat mempermudah dari segi pemantauan Wajib Pajak (WP), begitulah kiranya pernyataan dari Dolfie OFP selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR.

Harapannya, keputusan ini dapat memberikan pengaruh yang positif di mata masyarakat dalam penerimaan pajak negara, terutama golongan pribadi.

Sedangkan menanggapi hal ini, Yasonna Laoly, juga angkat bicara. Menurutnya, pelibatan NIK dalam perpajakan akan mempermudah urusan seorang Wajib Pajak, di sisi NIK adalah identitas diri yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Dengan adanya kebijakan dimana NIK gantikan NPWP pribadi, maka akan membuka kemungkinan para Wajib Pajak bisa lebih mudah dalam merampungkan urusannya.

Di sisi lain mereka juga akan menjalankan dengan tertib hak dan kewajiban mereka dalam perpajakan,” tutur Yasonna Laoly.

Baca Juga : Informasi layanan kami jasa konsultan pajak Jogja. Dijamin berpengalaman dan sudah dipercaya memberikan yang terbaik kepada semua customer.

Persyaratan Warga Negara yang Menjadi Wajib Pajak (WP)

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah ditetapkan pemerintah bersama DPR RI dalam sidang paripurna Kamis lalu, pemerintah menaikkan tarif batas untuk Penghasilan Kena Pajak pribadi menjadi 60 juta rupiah yang dulunya hanya 50 juta rupiah, sedangkan besar tarif PPh-nya adalah 5 persen setiap tahun.

Di samping itu, pemerintah turut menaikkan pula pada lapisan teratas Pajak Penghasilan (PPh) pribadi, yakni untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) lebih dari 5 miliar rupiah. Maka akan dikenakan PPh sebesar 3 persen.

Untuk lebih jelasnya, Anda bisa simak perincian yang sudah kami buat terkait batas dan tarif PPh di bawah ini.
Penghasilan yang sudah tembus angka 60 juta rupiah akan dikenakan PPh dengan tarif sebesar 5 persen. Kedua,

Penghasilan yang lebih dari 60 juta rupiah hingga 250 juta rupian dikenai PPh dengan tarif 10 persen.
Ketiga, Penghasilan yang nominalnya melebihi 250 juta hingga 500 juta rupiah, akan dikenai PPh dengan tarif sebesar 25 persen.

Untuk penghasilan di atas 500 juta rupiah hingga miliar rupiah akan dikenai PPh sebesar 30 persen. Sedangkan untuk yang berpenghasilan lebih dari 5 miliar, maka akan dikenakan tarif Pajak Penghasilannya sebesar 35 persen.

Terkait RUU HPP

Membahas perihal Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ada beberapa poin utama yang harus masyarakat ketahui.

Ini masih sebagian informasi terkait NIK gantikan NPWP. Ya, mulai Kamis itu, Nomor Induk Kependudukan yang tertera di KTP ataupun KK sah mengalihfungsikan NPWP.

Terobosan baru para pembesar negara ini tentunya diharapkan bisa mempermudah WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai WP itu sendiri.

Menkumham Yasonna Laoly, mengungkapkan bahwa usulan dari DPR RI ini adalah untuk mengintegrasikan antara basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan negara.

Dalam pengesahan hal ini, sebelumnya diketahui RUU HPP mengandung enam poin penting yang tersusun atas 9 BAB dan 19 pasal.

Adapun BAB dan pasal-pasal tersebut akan terisi oleh sejumlah peraturan yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Perpajakan.

Mulai dari Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Undang-undang Cukai, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), serta yang terakhir akan ada peraturan terkait pengenaan pajak karbon.

RUU HPP kemudian disahkan pada hari Kamis membawa sejumlah isi yang sudah kami rinci di bawah ini. Inilah isi yang termuat di dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan seperti yang disampaikan oleh Dollfie, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

1. Tentang Penggunaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Dengan adanya pengintegrasian penggunaan NIK gantikan NPWP semacam ini, maka akan mempermudah WP Indonesia, terutama WP orang pribadi. Maka dari itu, bisa dikatakan program ini akan mempermudah kinerja dan aktivitas dalam mendata penduduk sebagai Wajib Pajak.

2. Sehubungan dengan Eksistensi Penagihan Pajak Global Kerjasama Bantuan

Penagihan pajak antar negara akan pemerintah laksanakan dengan cara bekerja sama dengan negara mitra secara resiprokal (saing balas, kerja sama). Hal ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya mewujudkan peran aktif Negara Indonesia dalam kancah Internasional.

Ketentuan Tentang Pajak Penghasilan (PPh)

Selain ada ketetapan NIK gantikan NPWP sidang paripurna pengesahan UU HPP juga membahas PPh:

1. Terdapat perubahan pada lapisan bawah tarif PPh Orang Pribadi, menjadi Rp 60 juta, sebelumnya adalah 50 juta.

2. Terdapat kenaikkan tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribad hingga 35 persen untuk PKP melebihi angka 5 miliar rupiah per tahunnya. Hal ini juga diikuti dengan penambahan batas peredaran bruto tidak kena pajak untuk golongan UMKM.

3. Pengaturan ulang terkait dengan besarnya tarif PPh Badan 22 persen untuk mendukung penguatan basis pajak.

4. Terdapat pengaturan tetak unik dan amortisasi.

Saat Sidang Paripurna, Dollfie menyatakan kebijakan tersebut diambil tidak lain dengan mempertimbangkan perlindungan untuk UMKM serta masyarakat kecil.

Sehingga berlakunya kebijakan ini sangat diharapkan bisa mencerminkan keadilan bagi para WP Indonesia.

Ketentuan Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Komitmen keterlibatan masyarakat kalangan bawah dalam pemberian fasilitas PPN atas kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa keuangan, jasa pendidikan dan pelayanan sosia masih dikedepankan.

Hal ini menjadi salah satu wujud adanya andil DPR sebagai wakil rakyat dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.

Di samping adanya peraturan NIK gantikan NPWP, akan ada perkenalan skema PPN di dalam sektor tertentu sehingga akan memudahkan para pelaku UMKM.

Hal ini juga dimaksudkan agar bisa menyesuaikan tarif PPN secara bertahap dalam kurun waktu hingga tahun 2025 mendatang, ungkap Dollfie, kala itu.

Terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak

Hal ini dimaksudkan untuk mendukung adanya peningkatan ketaatan masyarakat, Panja juga telah merancang PPSWP (Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak). Program ini memberikan celah bagi para WP yang mempunyai niat baik untuk taat dan tergabung ke dalam sistem perpajakan Indonesia.

Dengan masih sepenuhnya mempertimbangkan keadilan terhadap semua Wajib Pajak, program ini harapannya mampu memotivasi WP untuk sukarela dalam menaati kewajiban payang yang telah diembannya.

Tujuan PPS yang sebenarnya adalah untuk menambah kepatuhan sukarela para WP yang terselenggara berlandaskan asas kesederhanaan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Nantinya, PPS ini akan berlaku pada 1 januari dan 30 Juni 2022.

Pajak Karbon

Sebagai komitmen dengan terhadap lingkungan, perubahan iklim, menurunnya emisi gas rumah, selain penetapan NIK gantikan NPWP, UU HPP juga menetapkan penyusunan peta jalan pajak karbon dan pasar karbon bersama DPR.

Kemudian ada penetapan subjek, objek, tarif pajak karbon, serta insentif wajib pajak yang berpartisipasi dalam emisi karbon.

Ketentuan Perihal Cukai

Penegasan terkait pelanggaran administratif serta prinsip ultimatum penyidikan pada tindak pidana dengan adanya penerimaan negara dan kepastian hukum. Harapannya, dengan pemberlakuan ini, bisa mendukung restoratif keadilan terutama di bidang pajak.

Itulah sekilas pembahasan terkait adanya peraturan NIK gantikan NPWP dan beberapa peraturan yang disahkan melalui UU HPP kamis lalu. Semoga dengan ini, masyarakat menjadi lebih tahu dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Mengenal SPT Tahunan Badan dan Pribadi

Mengenal SPT Tahunan Badan dan pribadi perlu diketahui. Karena sebagai wajib pajak baik pribadi atau badan diharuskan melaporkan pajak penghasilannya dalam bentuk SPT Tahunan Pajak penghasilan atau PPh. Setiap tahunnya akan ada laporan yang memiliki batas waktu.

Untuk lebih jelasnya simak penjelasan berikut.

Pengertian SPT Tahunan Badan dan Pribadi Secara Umum

SPT merupakan kepanjangan dari Surat Pemberitahuan Tahunan dari Wajib Pajak. SPT Tahunan adalah SPT yang dipakai dalam pelaporan penghitungan atau membayar pajak, kemudian objek pajak maupun bukan dan harta atau kewajiban.

Sementara wajib pajak adalah orang pribadi maupun badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak yakni pemotong pajak atau pemungut pajak.

SPT Tahunan Badan dan pribadi pada dasarnya berhubungan dengan wajib pajak. Wajib pajak pribadi merupakan setiap orang yang memiliki penghasilan.

Sementara wajib pajak badan merupakan salah satu yang memiliki kewajiban perpajakan baik pembayar pajak, pemungut termasuk bentuk usaha tetap serta kontraktor. Hal ini juga mencakup operator di bidang usaha hulu minyak serta gas bumi.

Butuh jasa Konsultan Pajak Jogja? Hubungi kami Trust Tax Consultant siap menjadi solusi perpajakan Anda. Harga paling murah pengalaman dijamin terbaik.

Inti Isi Laporan SPT Tahunan

Biasanya wajib pajak setiap tahunnya harus rutin melaporkan SPT tersebut. Isi dari SPT tahunan adalah:

  • Harta dan kewajiban yang dimiliki wajib pajak.
  • Pembayaran atau pelunasan pajak sendiri maupun melalui pemotongan pihak lain dalam 1 tahun pajak.
  • Pembayaran dari pemotongan pajak orang pribadi atau badan lain dalam masa pajak sesuai ketentuan peraturan perundangan.
  • Jumlah penghasilan yang menjadi objek pajak atau bukan objek pajak.

Jenis Formulir SPT Tahunan

Pelaporan SPT sesuai dengan jenis SPT Tahunan Badan menggunakan formulir. Formulir ini yang wajib diisi dengan benar serta lengkap oleh wajib pajak. Jenis formulirnya adalah:

1. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 SS

Formulir ini ditujukan untuk SPT Tahunan pribadi dengan penghasilan tahunan kurang atau sama dengan 60 juta.

2. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S

Formulir ini wajib diisi oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 60 juta dalam setiap tahunnya. Sehingga formulir tentang SPT Tahunan Badan dan pribadi ini diperuntukkan pegawai yang bekerja pada dua hingga lebih perusahaan dalam satu tahun.

3. SPT Tahunan Pribadi 1770 Pembukuan

Formulir ini digunakan oleh wajib pajak pribadi dengan status pemilik usaha atau pekerja yang memiliki keahlian dan tidak memiliki ikatan kerja apapun. Minimal pribadi bekerja lebih dari 1 tahun dengan pph final.

SPT Tahunan PPh Pribadi UMKM dan SPT Tahunan Badan UMKM (1771)

Formulir SPT tahunan badan ini wajib diisi serta dilaporkan oleh wajib badan untuk melaporkan penghasilan, biaya serta perhitungan PPh terutang dalam waktu satu tahun pajak.

Pelaporan SPT Tahunan Yang Harus Dibayarkan Perusahaan

Daftar pajak yang harus dibayarkan perusahaan antara lain:

1. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 yakni pajak penghasilan yang dibayarkan pengusaha atas pendapatan semua karyawannya.

2. PPh Pasal 25/29

Pajak ini merupakan pembayaran pajak penghasilan secara angsuran biasanya besar tarifnya 5% hingga 30%. Semua tergantung dari jumlah omset penjualan setiap bulannya.

3. PPN

Pajak ini adalah untuk perusahaan yang memiliki omset penjualan diatas 4,8 miliar. Sehingga wajib membuat e faktur serta melaporkan PPN dengan tarif 10% dari jumlah nilai penjualan per bulan. Sehingga penting mempelajari tentang SPT Tahunan Badan dan pribadi agar tidak ada yang terlewat.

4. PPh Final 1%

Pajak ini dikhususkan pada pengusaha yang memiliki omset penjualan dibawah Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Ketentuan Pelaporan SPT Tahunan PPh Pribadi atau Badan

SPT tahunan memuat bukti atas pajak tahunan yang mana disetorkan badan usaha. Sehingga bukti tersebut wajib dilaporkan ke Dirjen Pajak secara online.

Wajib pajak wajib mengisi formulir 1771. Badan usaha ini adalah yang menggunakan SPT 1771 untuk Perseroan Terbatas, Usaha dagang, Commanditer venture, organisasi dan perkumpulan.

Selain itu ada periode pelaporan SPT Tahunan Badan yang dibatasi waktu. Paling lambat 30 April tahun pajak berikutnya dan wajib lengkap.

Persiapan Pelaporan SPT Badan

Persiapan teknis dan berkas untuk lapor tentang SPT Tahunan Badan dan pribadi adalah sebagai berikut:
Dokumen:

  • Fotocopy NPWP pengurus atau fotokopi paspor
  • Fotocopy dokumen pendirian atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat
  • Fotocopy dokumen izin usaha oleh instansi berwenang. Biasanya untuk badan yang tidak berorientasi pada profit pengajuan NPWP dipenuhi jika melampirkan fotokopi e KTP pengurus badan dan surat domisili. Semantara untuk badan biasanya pemungut pajak.
  • Fotocopy dokumen izin usaha yang dikeluarkan otoritas berwenang
  • Fotocopy surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah
  • Fotocopy NPWP masing-masing anggota bentuk kerjasama operasi.
  • Fotocopy perjanjian kerjasama bentuk kerjasama operasi.
  • Dokumen Saat Mengisi SPT Tahunan
  • Berkas umum Tentang SPT Tahunan Badan dan pribadi yang wajib dipersiapkan adalah :
  • SPT Tahunan PPh (Pajak Penghasilan) Badan 1771
  • SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai termasuk semua Faktur dari Pajak Masukan serta Keluaran dalam satu tahun.
  • Terdiri dari SPT Masa Pasal 21 dari awal hingga akhir tahun pajak
  • Bukti pemungutan PPh pasal 21 dan SSP pasal 22 impor dalam satu tahun pajak
  • Bukti pemotongan PPh 23 satu tahun pajak
  • Bukti pembayaran PPh pasal 25
  • Bukti pembayaran surat tagihan Pajak STP PPh pasal 25 satu tahun pajak
  • Bukti pemotongan PPh pasa 4 ayat 2
  • Laporan keuangan meliputi laporan keuangan hasil audit akuntan publik dan data pendukungnya.

Penyampaian Laporan Pajak Tahunan

Laporan pajak tahunan badan dan pribadi dapat disampaikan pada DJP berikut:

1. Kantor Pos

Wajib pajak dapat menyerahkan formulir tentang SPT Tahunan Badan dan pribadi yang sudah diisi dengan benar yang sudah dimasukkan ke amplop coklat dan tertutup. Bagian luar diisi dengan identitas NPWP, Jenis SPT, tahun pajak, nomor telepon dan tanda tangan

2. Kantor Pelayanan Pajak

Pelaporan juga dapat dilakukan di KPP terdekat. Batas penyampaian SPT tanggal 31 Maret untuk pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan.

3. Pelaporan dengan DJP Online

DJP telah menyediakan situs resmi untuk pelaporan pajak tahunan. Situs online tersebut dapat Anda akses kapan saja asalkan terhubung dengan internet.

Wajib pajak dapat masuk pada website http://djponline.go.id untuk mengunjunginya. Hanya saja wajib pajak harus memiliki eFin sebelum masuk ke situs ini. Efin dapat Anda gunakan jika Anda sudah mengunjungi KPP untuk permohonan.

Cara Lapor SPT Tahunan Badan dengan eFIN

Anda harus membuat eFIN terlebih dahulu di KPP. Anda bisa mengunduh dan mengisi formulir yang sudah ditentukan dan dicetak.

Formulir dibawa ke KPP bersama persyaratan dokumen Tentang SPT Tahunan Badan dan pribadi lainnya
Lakukan aktivasi di situs DJP Online di http://djponline.go.id/account/login dan masukkan NPWP, eFIN serta email.

Setelah itu Anda bisa mulai melaporkan berkas saat penyampaian SPT tahunan online tersebut. Cara lapor SPT secara online sebagai berikut.

  • Anda masuk ke e Filing atau e SPT di situs web DJP online
  • Selanjutnya klik e Filing kemudian pilih buat SPT. Nantinya Anda akan dihadapkan pada pertanyaan. Jawab dengan benar agar sistem menentukan jenis formulir SPT yang sesuai.
  • Anda isi dan lengkapi formulir yang ada dan jawab pertanyaan sesuai panduan yang muncul setelahnya.
  • Lalu masukkan kode verifikasi yang sebelumnya sudah dikirim melalui alamat surel
  • Kemudian klik kirim SPT. Maka laporan Anda telah terkirim dan selesai.

Penting bagi Anda untuk mengetahui tentang seluk beluk mengenal SPT Tahunan Badan dan pribadi serta cara lapor SPT Tahunan Badan online. Sebab, hal ini membantu Anda untuk bisa melaporkannya secara benar dan lengkap.

8 Jenis Pajak Penghasilan Badan yang Wajib Diketahui!

Jenis Pajak Penghasilan (PPh) – Kewajiban Pajak dan wajib pajak merupakan salah satu perkara yang saling berhubungan satu sama lain. Hal ini tidak bisa dipisahkan, mengingat wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Perlu Anda ketahui, peran wajib pajak badan dan pajak pribadi tentu sangat berbeda. Bagi badan usaha, ada beberapa jenis pajak yang harus diketahui.

Berikut ini akan kami sampaikan jenis-jenis pajak penghasilan atau PPh yang harus badan usaha pahami agar dapat bayar pajak sesuai dengan jenisnya.

Namun, sebelum itu, kami akan menyampaikan pentingnya pengelolaan pajak dengan cara yang efektif dan efisien agar perusahaan dapat berjalan lebih berkembang.

Trust Tax Consultant merupakan penyedia jasa konsultan pajak Surabaya yang sudah terbukti memberikank kemudahan pada perusahaan.

Dengan kemampuan konsultan pajak yang berpengalaman dalam menangani masalah perpajakan, pengelolaan pajak perusahaan akan diurus sampai benar-benar tuntas.

Ketika bekerjasama dengan tim Trust Tax Consultant, perusahaan akan lebih mudah dalam proses penghitungan pajak, pelaporan SPT tahunan, ataupun pengelolaan keuangan perusahaan.

Hal ini tentu akan lebih mempermudah perusahaan dalam pelaksanaan kewajiban pajak yang menjadi tanggung jawabnya.

Cukup dengan menghubungi Trsut Tax Consultant, masalah perpajakan perusahaan akan segera terselesaikan dengan baik. Inilah solusi tepat untuk menangani masalah perpajakan perusahaan Anda.

Mengenal Apa itu Pajak Penghasilan (PPh)?

Apa itu Pajak penghasilan? Pajak penghasilan atau yang biasa dikenal dengan PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak. Baik itu yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang mana bisa menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Selain perseorangan, Pajak Penghasilan (PPh) juga diberlakukan kepada perusahaan atas pengelolaan barang dan jasa.

Artinya, dalam hal ini juga termasuk penghasilan tambahan yang berasal dari usaha yang dilakukan (Badan Usaha). Penghasilan badan usaha ini dihitung satu tahun pajak.

Pajak penghasilan (PPh) ini diberlakukan pada suatu perusahaan atas pengelolaan yang berkaitan dengan barang atau jasa. Dapat diartikan juga pemungutan pajak bisa diambil dari barang atau jasa yang telah dikelola oleh suatu badan usaha.

Segala jenis pajak, yang dalam hal ini termasuk pungutan Pajak Penghasilan dan pengelolaannya untuk memenuhi kepentingan negara dan akan kembali kepada rakyat.

Semua badan usaha yang telah terdaftar secara legal dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mempunyai kewajiban untuk melakasakan kewajiban pajak/bayar pajak. Termasuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), dan Perseroan Komanditer (CV), dan sejenisnya.

Nah, inilah pngertian singkat dari Pajak pengahasilan yang mungkin perlu untuk Anda ketahui sebagai dasar mengetahui jenis jenis pajak yang akan Anda bayarkan.

Jenis-jenis Pajak Penghasilan (PPh)

Jadi, inilah pengertian pajak yang harus Anda ketahui sebelumnya, Kemudian, apa saja jenis-jenis pajak penghasilan yang harus dibayar oleh suatu perusahaan?

Dibawah ini akan kami jelaskan jenis-jenis pajak yang wajib untuk Anda ketahui sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15

Pajak penghasilan pasal 15 adalah laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus yang ditujukan untuk golongan Wajib Pajak tertentu.

Saat perusahaan didirikan atau seseorang yang membuat suatu badan usaha, atau pengusaha, maka badan usaha itu sudha memiliki kewajiban pajak badan.

Karena itu, terdapat sejumlah pajak yang wajib dibayarkan. Jenis pajak yang wajib dibayarkan ini sesuai dengan ketentuan surat keterangan terdaftar (SKT) waktu suatu perusahaan mendaftarkan diri sebagai NPWP Badan.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain menggunakan nama pada bentuk apapun sehubungan menggunakan pekerjaan atau jabatan, jasa, aktivitas yg diterima sang Wajib Pajak pada negeri atau karyawan Anda, wajib dibayar setiap bulannya.

Perusahaan mengelola pemungutan pajak menggunakan memotong eksklusif penghasilan para pegawai & menyetorkannya ke kas negara melalui bank persepsi.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah.

a. Pihak Pemungut:

Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swsata yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak pembeli atas penjualan barang mewah.

b. Tarif PPh Pasal 22:

1. Atas Impor:

  • Apabila menggunakan Angka Pengenal Importir (API) adalah 2,5% x nilai impor, jika tidak menggunakan API maka tarifnya sebesar 7,5% x nilai impor.
  • Pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD tarifnya 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final).
  • Atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu yang menggunakan API adalah 0,5% x nilai impor.

2. Atas Penjualan Hasil Produksi:

Kertas = 0,1% x DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPN (tidak final)

Semen = 0,25% x DPP PPN (tidak final)

Baja = 0,3% x DPP PPN (tidak final)

Otomotif = 0,45% x DPP PPN (tidak final)

Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah bersifat final bagi penyalur atau agen dan tidak bersifat final bagi yang lainnya

3. Atas Pembelian Bahan-bahan untuk Keperluan Industri 

tarifnya 0,25% x harga pembelian (Tidak termasuk PPN).

4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak penghasilan ini merupakan salah satu pajak yang dipotong oleh pihak pemungut pajak dari wajib pajak pada saat melakukan suatu transaksi. Transaksi yang dimaksud meliputi pembagian keuntungan saham (dividen), royalti, bunga, hadiah, sewa dan penghasilan lainnya.

Tarif untuk PPh pasal 23 akan dikenakan berdasarkan pada DPP atau Dasar Pengenaan Pajak. Konsultan pajak Surabaya adalah jawaban tepat atas permasalahan pajak anda yang lebih efektif.

5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Pajak penghasilan ini merupakan angsuran pajak yang berasal dari jumlah PPh terutang menurut SPT Tahunan. Dimana untuk pembayaran pajaknya harus dibayarkan sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun dan dilaksanakan secara berangsur. Jenis PPh ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak tahunannya.

6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26

PPh ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, yang mana diterima oleh wajib pajak luar negeri. Dengan pengecualian selain bentuk usaha tetap (BUT) yang ada di Indonesia. PPh Pasal 26 ini merupakan penerapan dari asas sumber yang dianut dalam sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia.

7. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29

Jenis Pajak Penghasilan ini dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang  yaitu pajak terutang dikurangi kredit pajak. Atau pada saat jumlah pajak terutang yang dimiliki suatu perusahaan dalam satu tahun pajak, jumlahnya lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong. PPh pasal 29 ini harus dibayarkan dan dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh Badan tersebut dilaporkan.

8. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)

Pajak ini dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya. Serta bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya. Penghasilan yang umumnya dikenai pajak ini, bersifat final atau pajak yang tidak bisa dikreditkan.

Nah, inilah jenis-jenis pajak yang wajib untuk Anda ketahui sebagai badan usaha atau pengelola badan wajib pajak badan. 8 jenis pajak penghasilan ini perlu Anda pahami dan menyesuiakan dengan perusahaan yang Anda jalankan.

Akan tetapi, jika Anda sebagai pengelola perpajakan perusahaan merasa kesulitan dalam menangani masalah perpajakan badan usaha, Trust Tax Consultant akan membantu Anda dengan baik.

Trust Tax Consultant hadir sebagai solusi masalah perpajakan perusahaan di Indonesia, cukup hubungi kami sekarang juga, dan masalah perpajakan perusahaan akan terselesaikan dengan tuntas.

Jangan Salah Pilih Jasa Konsultan Pajak!

Bagi Anda yang sedang mencari jasa konsultan Pajak Surabaya, ketahuilah dulu beberapa hal penting dibawah ini sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Hadirnya jasa konsultan pajak memang sudah tidak begitu asing lagi, seiring bertambahnya waktu semakin banyak pula jasa konsultan pajak yang berdiri.

Benar saja, untuk mengetahui keberadaan jasa konsultan pajak ini cukup mudah. Coba Anda searching di Google atau media sosial lainnya, sudah pasti muncul nama-nama jasa konsultan pajak itu.

Namun, untuk memilihnya Anda tidak bisa melakukan dengan sembarangan. Sebaiknya Anda lebih selektif lagi untuk menggunakan jasa yang tepat.

Jangan salah pilih jasa konsultan pajak jika Anda tidak ingin mengalami kerugian yang besar. Tidak jarang saat ini jasa konsultan pajak yang memiliki kualitas jasa yang belum profesional.

Artinya, masih banyak jasa yang benar-benar harus Anda pertimbangkan untuk tidak menggunakanya. Pilihlah jasa yang benar-benar sudah terbukti memiliki kemampuan kerja yang baik.

Jika tidak, bukannya ingin menyelesaikan masalah perpajakan Anda, justru malah memperpanjang masalah yang akan dihadapi.

Jangan Salah Pilih Jasa Konsultan Pajak, Berikut Ini Dampaknya

Berikut ini akan kami sebutkan dampak yang akan Anda terima jika sampai salah pilih jasa konsultan pajak Surabaya :

1. Masalah Perpajakan Tak Kunjung Selesai

Baik untuk kepentingan pajak pribadi ataupun pajak badan usaha, jasa konsultan pajak yang tidak tepat akan membuat pajak Anda terhambat.

Tujuan yang awalnya untuk menuntaskan kewajiban pajak justru akan memperpanjang masalah pajak. Bisa jadi hal ini akan menjadi tunggakan pajak.

2. Kinerja Lamban

Seperti yang kami jelaskan di awal, tidak semua jasa konsultan pajak memiliki kemampuan perpajakan yang baik. Banyak juga jasa yang tidak memiliki kredibilitas namun memaksa untuk medirikan suatu jasa.

Inilah yang perlu Anda perhatikan baik-baik. Memilih jasa yang tidak tepat biasanya akan memiliki kinerja yang lamban.

Mulai dari proses administrasi sampai pada pelaporan dan pembayaran, penanganan yang cepat dan tepat akan memunculkan hasil yang sesuai dengan harapan.

Akan tetapi, jika jasa itu memiliki kinerja yang lamban tentu akan membuat semua proses pembayaran pajak Anda akan terhambat dan tak kunjung terselesaikan.

3. Terkena Sanksi Administrasi

Bagi Anda yang menggunakan jasa konsultan pajak yang tidak tepat tentu akan beresiko terkena sanski adminitrasi.

Jika saja Anda telat untuk membayar pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, bentuk sanksi denda akan menanti Anda.

Hal ini tentu tidak cukup bagus bagi keberlangsungan perusahaan atau Anda sendiri bukan?

Jadi, ada baiknkya Anda lebih selektif lagi dalam memilih jasa konsultan pajak yang akan Anda gunakan. Pilihlah jasa yang benar-benar memiliki kredibiitas tinggi dan sudah terbukti profesionalitasnya.

Ketahui Kualitas Jasa Konsultan Pajak Dengan Cara Ini

Sebelum menggunakan jasa konsultan pajak untuk mengurus kewajiban pajak Anda, sebaiknya Anda ketahui dulu tentang kualitas jasa itu.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat ingin menggunakan jasa konsultan pajak. Antara lain:

1. Lama Waktu Berdiri

Pertama, hal yang harus menjadi pertimbangan Anda sebelum menggunakan jasa konsultan pajak yaitu lama berdiri suatu jasa itu.

Mengapa? Biasanya, jas akonsulta pajak yang sudah lama berdiri lebih banyak pengalaman menangani masalah perpajakan klien.

Dengan mempertimbangkan jangka waktu berdiri suatu jasa itu akan membuat Anda lebih mudah untuk mengetahui jumlah klien dan bagaimana cara mereka mengatasi masalah perpajakan klien itu.

Memang benar, tidak semua jasa yang berdiri lama memiliki kualitas yang baik, namun hal ini dapat menjadi pertimbangan utama Anda saat ingin mencari jasa konsultan pajak melalui klien yang sudah ditangani.

Atau jika Anda memiliki kolega atau teman dekat yang sebelumnya menggunakan jasa konsultan pajak, Anda bisa menanyakannya pada mereka.

Tanyakan secara jelas bagaimana pelayannanya, cara menangani masalah perpajakan, hingga biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini tentu akan membantu Anda.

2. Tingkat Pengetahuan

Untuk mengetahui kualitas jasa konsultan pajak yang akan Anda gunakan, salah satu hal yang menjadi pertimbangan selanjutnya adalah tingkat pengetahuan jasa.

Karena syarat berdirinya jasa konsultan pajak itu memiliki sertifikat konsultan pajak yang dikeluarkan oleh USKP, bersedia menjadi anggota IKIP dan tunduk dengan kod e etik Ikatan Konsultan Pajak.

Tujuan adanya setifkat dan persyaratan ini tentu agar jasa konsultan pajak ini memiliki kualitas yang benar-benar profesional.

Jadi, sebelum Anda memutuskan untuk menggunakan jasa konsultan pajak, lebih baik Anda menanyakan terlebih dahulu apakah jasa itu telah memiliki persyaratan diatas.

Jika tidak memilikinya tentu Anda bisa mempertimbangkan untuk menggunkan jasa yang lain.

3. Penguasaan dan Perlengkapan

Hal selanjutnya yang bisa menjadi pertimbangan Anda untuk mengetahui kualitas jasa konsultan pajak yaitu dengan melihat penguasaan dan ketersediaan perlengkapan jasa.

Hal ini bisa melikupi kantor, akses jaringan, dan lainya yang berpengaruh dengan penanganan klien dalam masalah perpajakan.

Jasa konsultan pajak yang sudah memiliki perlengakapan yang memadai tentu akan lebih meyakinkan Anda dan pastinya tidak akan menjadi kendala bagi keberlangsungan penanganan wajib pajak Anda.

Nah, inilah beberapa hal yang harus Anda ketahui sebelum menggunakan jasa konsultan pajak Surabaya. Jangan sampai salah pilih jasa, karena jasa yang tidak tepat akan membuat Anda rugi.

Trust Tax Consultant, Solusi Masalah Perpajakan di Surabaya

Setiap warga negara yang berpenghasilan tentu wajib untuk membayar pajak.  Namun, banyak diantaranya mereka yang ingin membayar pajak, tetapi tidak sepenuhnya paham alur pembayaran pajak.

 Bahkan, belum tahu sama sekali tentang kewajiban membayar pajak dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin termasuk Anda yang membaca tulisan ini pun begitu.

Apalagi bagi wajib pajak yang ingin mendirikan sebuah perusahaan, pajak menjakdi salah satu hal vital yang harus diselesaiakan, karena jika tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Karena dasar inilah jasa konsultan pajak berdiri. Jasa konsultan pajak akan membantu klien dalam menangani masalah perpajakan sampai tuntas.

Kewajiban pajak memang sudah menjadi tanggung jawab setiap orang yang memiliki npwp, dan ini termasuk dengan usaha-usaha yang berdiri secara legal.

Saat ini, tidak jarang beberapa orang yang terkendala dalam penyelesaian pajaknya. Masalah pajak ini tentu akan menimbulkna masalah yang serius.

Biasanya, kendala ini muncul ketika wajib pajak tidak memahami prosedur kewajiban pajak. Atau juga kesibukan yang begitu padat sehingga tidak sempat melaksanakan wajib pajak.

Dalam pelaksanaan wajib pajak ada beberapa hal yang secara administrasi harus dilengkapi, dan ini tergolong rumit. Selain membutuhkan perlunya pemahaman prosedur pembayaran pajak, wajib pajak juga harus memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan masalah ini.

Nah, ada cara mudah dalam menyelesaikan masalah ini, yakni dengan menggunakan jasa konsultan pajak Surabaya dari Trust Tax Consultant. Ada banyak manfaat ketika Anda menggunakan jasa kami.

Dengan begitu, wajib pajak tidak perlu repot-repot untuk mengurus masalah pajak sendiri. Cukup konsultasikan dengan konsultan pajak kami, dan masalah pajak akan segera terselesaikan.

Trust Tax Consultant memiliki tanggungjawab menyelesaikan masalah pajak Anda sampai benar-benar tuntas. Jadi, bagi Anda yang ingin bayar pajak pribadi atau badan, cukup dengan menghubungi Trust Tax Consultant dan masalah perpajakan Anda akan tuntas.

Keuntungan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Surabaya – Trusttaxconsultant

Ada banyak keuntungan jika Anda menggunakan jasa konsultan pajak Surabaya dari trusttaxconsultant, apa saja?

Inilah keuntungan yang akan Anda dapatkan jika menggunakan jasa kami:

1. Lebih Efektif dalam Pembayaran Pajak

Jika Anda menggunakan Trusttaxconsultant tentu lebih mudah dibanding membayar pajak sendiri. Selain itu, pekerjaan lebih efisien dan efektif karena konsultan pajak sudah memiliki pengalaman tentang prosedur kewajiban pajak.

Anda juga bisa lebih menghemat waktu dan tidak perlu khawatir ada kesalahan dalam prosedur pembayaran pajak. Konsultan pajak bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Jadi, Anda hanya perlu menerima hasilnya saja.

2. Tidak Terbebani dengan Administrasi Pajak

Keuntungan lain yang bisa diperoleh adalah wajib pajak tidak terbebani dengan keperluan atau adminitrasi pajak lainya. Seperti yang Anda ketahui, untuk mengurus pajak ini membutuhakan beberapa dokumen, termasuk laporan tahunan.

Hal ini tentu lebih mudah dan wajib pajak tidak merasa terbebani dengan dokumen-dokumen syarat pajak. Cukup menyerahkan pada kami dan wajib pajak tinggal terima jadi.

3. Dapat Berkonsultasi tentang Pajak Kedepan

Bagi Anda yang menggunakan Trust Tax Consultant juga dapat berkonsultasi tentang pajak yang akan dibayar selanjutnya.

Selain itu, Anda juga dapat memperkirakan apa saja yang dibutuhkan perencanaan  perpajakan kedepan.

Karena seringkali beberapa wajib pajak yang minim dengan pengetahuan prosedur perpajakan mengalami kesulitan saat melaksanakan wajib pajak.

Akan tetapi, jika Anda menghubungi kami tentu tidak akan menemui masalah itu lagi, trusttax consultant akan membantu Anda dalam perencanaan pajak jangka panjang sehingga akan lebih aman.

Alasan Memakai Jasa Konsultan Pajak Yang Profesional

Pajak merupakan salah satu hal penting dalam perekonomian. Karena itu, setiap warga negara yang berpenghasilan diwajibkan untuk taat dalam membayar pajak.

Dengan membayar pajak, wajib pajak akan turut serta dalam menstabilkan ekonomi negara. Namun, ada beberapa kendala yang membuat wajib pajak terlambat untuk membayar pajak.

Baik itu karena kesibukan yang padat sehingga wajib pajak tidak terlalu memperhatikan waktu bayar pajk yang tepat. Alasan yang kedua biasanya mereka tidak terlalu memahami aturan pajak yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan pajak yang berganti setiap tahunnya seringkali membuat para wajib merasa sulit memahaminya.

Pajak pribadi ataupun badan memang harus segara diselesaikan dengan tuntas. Karena hal ini akan berpengaruh dengan perkembangan usaha pada nantinya.

Solusi praktis yang paling tepat untuk mengatasi masalah di atas adalah dengan menggunakan jasa konsultan pajak.

Dengan menggunakan jasa konsultan pajak, seluruh kegiatan perpajakan Anda akan diurus dengan baik sehingga lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan waktu.

Untuk mencari jasa konsultan pajak tentu saat ini tidak begitu sulit. Cukup mengetikan “jasa konsultan pajak diwilayah Anda” di halaman Google tentu sudah pasti muncul jasa yang dibutuhkan.

Jika Anda mencari jasa konsultan Pajak Surabaya, Anda bisa menghubungi trusttaxconsultan.com. Jasa konsultan pajak terbaik di Surabaya akan membantu masalah Anda dengan baik.

Alasan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Ada beberapa alasan bagi Anda untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Mengingat saat ini perpajakan merupakan salah satu hal yang penting dalam keberlangsungan suatu pekerjaan, sebagai wajib pajak tentu harus selalu taat bayar pajak.

Berikut ini akan kami jelaskan alasan utama menggunakan jasa konsultan pajak. Antara lain:

1. Peraturan Pajak yang Sulit dipahami

Sulitnya peraturan perpajakan seringkali membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Mulai dari pendaftaran NPWP, menghitung penghasilan, pembayaran pajak, dan pelaporan surat pemberitahuan.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sri Mulyani, yang berpendapat jika perpajakan di Indonesia lebih rumit dibandingkan dengan negara-negara lain.

Inilah salah satu faktor penyebab masalah perpajakan di Indonesia seringakali diabaiakan oleh wajib pajak. Aturan pajak yang selalu berubah dan kurangnya sosialisasi tentang wawasan perpajakan membuat tingkat ketaatan wajib pajak sangat rendah.

Nah, alasan inilah yang mungkin membuat Anda tidak mau tahu-menahu soal pajak. Tetapi, demi keberlangsungan pekerjaan, Anda bisa menggunakan jasa konsultan pajak sebagai solusinya.

Jasa konsultan pajak akan membuat semua masalah perpajakan Anda tuntas. Jadi, inilah alasan memakai jasa konsultan pajak bagi Anda.

2. Meminimalisir Kekeliruan

Seringkali para wajib pajak melakukan kekeliruan dalam penghitungan pajak, laporan keuangan, penyetoran, dan pembayaran ke kantor pajak.

Hal ini tentu akan merugikan jika dilakukan secara terus menerus. Solusinya, dengan memakai jasa konsultan pajak Anda akan lebih meminimalisir terjadinya kekeliruan masalah ini.

Konsultan pajak tentu lebih memahami lebih baik daripada orang awam, hal ini karena memang masalah perpajakan sudah menjadi tanggungjawab sehari-hari.

Dengan menggunakan jasa konsultan pajak, Anda akan lebih aman dalam proses pembayaran pajak. Inilah yang menjadi alasan memakai jasa konsultan pajak yang profesional sebagai patner Anda.

3. Biaya Negosiasi yang Cukup Mahal

Bagi Anda yang belum mengetahui biaya untuk melakukan negosiasi saat terjadi kesalahan, biayanya cukup tinggi. Jadi, lebih baik Anda mencegah terjadinya hal ini karena memang untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat saat pelaporan mmebutuhkan waktu.

Selain itu, untuk menegosiasi kantor pajak juga membutuhkan biaya yang tidak murah. Inilah yang menjadi pertimbangan Anda untuk lebih memakai jasa konsultan pajak daripada mengurus sendiri.

Seperti yang sebelumnya kami singgung pada paragraf diatas, menggunakan jasa konsultan pajak lebih aman dan lebih meminimalisir terjadinya kesalahan.

Karena itu, ada baiknya Anda lebih mempertimbangkan lagi untuk mengurus sendiri. Lebih baik Anda menyerahkan masalah perpajakan pada ahlinya, yakni konsultan pajak.

4. Lebih Efisien dan Praktis

Seperti yang Anda ketahui, untuk mengurus pajak tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami saat proses penyelesaiannya.

Jika Anda termasuk salah satu orang yang tidak mau repot dalam mengurus masalah ini, konsultan pajak merupakan salah satu solusi yang tepat buat Anda.

Jasa konsultan pajak akan lebih efisien dan praktis dalam menangani masalah perpajakan. Cukup menghubungi dan menjelaskan kendala Anda secara detail, konsultan pajak akan menyusun dan mencarikan solusi yang tepat pada masalah Anda.

Anda hanya tinggal menunggu hasilnya saja sekaligus dapat belajar tentang kewajiban pajak yang harus dibayar. Selain itu, Anda juga bisa berkonsultasi tentang keberlangsungan usaha Anda dalam hal keuangan ataupun perpajakan.

Konsultan pajak akan membuat Anda semakin mempermudah pada perkembangan usaha. Anda juga dapat lebih fokus pada pengembangan usaha yang sedang di jalankan.

Pilihlah Jasa Konsultan Pajak yang Tepat

Saat ini memang banyak sekali jasa-jasa konsultan pajak yang menawarkan diri ke Anda. Khususnya di wilayah Surabaya, jasa konsultan pajak semakin tak terhitug jumlahnya bukan?

Kemudian, jika Anda salah seorang yang ingin mencari jasa konsultan pajak yang profesional, apa yang Anda lakukan?

Jawabannya adalah dengan mencari tahu sebanyak-banyaknya tentang jasa yang benar-benar memiliki kredibilitas yang baik.

Tidak semua jasa yang berdiri memiliki kualitas layanan yang baik, karena itu Anda harus lebih memperhatikan lagi latar belakang jasa yang akan Anda gunakan. Lebih baik Anda selektif dalam memilih jasa jika tidak ingin dirugikan oleh suatu jasa.

Untuk memilih jasa yang profesional, Anda bisa mencari tahu tentang jasa itu melalui Google, caritahu jasa-jasa yang akan Anda gunakan mulai dari legalitas jasa, pelayanan yang akan diberikan sampai dengan kualitas konsultan.

Konsultan pajak yang baik tentu biasanya memiliki review atau ulasan yang baik juga di halaman Google. Hal ini tentu dapat menjadi pertimbangan Anda saat ingin menggunakan jasa.

Selain itu, Anda juga dapat menanyakan pada kolega-kolega Anda tentang jasa yang pernah digunakan. Jika terdapat kolega Anda yang sudah menggunakannya tentu dapat mengetahui kualitas pelayanannya.

Dengan begitu, Anda bisa mempertimbangkan untuk menggunakan jasa itu atau tidaknya. Inilah yang dapat menjadi alasan utama untuk memakai jasa konsultan pajak yang profesional.

error: