Kebijakan fiskal merupakan suatu aspek krusial dalam manajemen ekonomi suatu negara. Dalam pengelolaannya, pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk membangun infrastruktur dan menjaga keseimbangan ekonomi.
Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi konsep kebijakan fiskal secara menyeluruh, mulai dari jenis-jenisnya, tujuan, hingga instrumen yang digunakan untuk mencapai stabilitas ekonomi.
Pengertian Fiskal
Pertama-tama, mari kita bahas secara mendalam tentang pengertian fiskal itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal berkaitan dengan pendapatan negara dan urusan pajak.
Asal usul kata fiskal berasal dari bahasa Latin “fiscus,” yang merujuk pada seseorang yang memiliki kekuasaan atas keuangan pada masa Romawi kuno. Dalam Bahasa Inggris, fiskal disebut sebagai “fisc,” yang mengacu pada pengaturan atau pembendaharaan keluar masuknya uang dalam kerajaan.
Fiskal digunakan untuk menjelaskan pendapatan negara yang dikumpulkan dari masyarakat melalui pajak. Pendapatan ini dianggap sebagai sumber daya yang dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
Pengertian Kebijakan Fiskal
Dari segi definisi, kebijakan fiskal merupakan suatu strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Pemasukan utama berasal dari sektor pajak, sedangkan pengeluaran dilakukan melalui anggaran yang ditujukan untuk menunjang program-program pemerintah.
Kebijakan fiskal memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, menggunakan instrumen seperti penerimaan, perpajakan, utang piutang, dan belanja pemerintah.
Di Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI bertanggung jawab atas pengelolaan kebijakan fiskal. Ini mencakup kebijakan terkait perubahan tarif pajak, alokasi anggaran, dan strategi lain yang berdampak pada perekonomian negara.
Baca juga: Cara Pengajuan Surat Pengajuan Fiskal sesuai Undang-undang
Jenis Kebijakan Fiskal
Mari kita telaah lebih lanjut tentang berbagai jenis kebijakan fiskal yang menjadi kunci dalam mengelola perekonomian suatu negara. Dalam konteks ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan Fiskal Ekspansif
Salah satu jenis kebijakan fiskal adalah ekspansif, yang dilakukan dengan meningkatkan belanja negara sekaligus menurunkan tingkat pajak. Kebijakan ini diimplementasikan ketika perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan/atau tingkat pengangguran yang tinggi. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Sebagai contoh, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI menerapkan kebijakan fiskal ekspansif selama pandemi COVID-19 pada tahun lalu. Dengan mempertahankan defisit belanja pemerintah, kebijakan ini dirancang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah krisis.
Kebijakan Fiskal Kontraktif
Kebijakan fiskal kontraktif, sebaliknya, melibatkan penurunan belanja negara dan peningkatan tingkat pajak. Diterapkan ketika perekonomian mengalami ekspansi dan mulai memanas (overheating), kebijakan ini bertujuan menurunkan tekanan permintaan dan mencegah inflasi.
Contoh nyata dari kebijakan fiskal kontraktif adalah peningkatan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) oleh Ibu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Langkah ini diambil khusus untuk orang dengan penghasilan tinggi, sebagai bagian dari upaya mengendalikan pertumbuhan ekonomi yang berlebihan.
Segera konsultasikan permasalahan Anda di laman penawaran resmi kami https://trusttaxconsultant.com/konsultan-pajak-denpasar/ sekarang untuk mendapatkan layanan konsultan pajak terbaik di Denpasar. Dengan kebijakan fiskal yang semakin kompleks, penting memiliki partner yang dapat dipercaya untuk membimbing Anda. Trust Tax Consultant hadir dengan tim ahli yang siap membantu Anda mengoptimalkan manfaat fiskal dan meminimalkan risiko.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Tujuan utama diberlakukannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Beberapa tujuan tambahan melibatkan:
- Meningkatkan Potensi SDM dan Menurunkan Pengangguran
Salah satu permasalahan ekonomi terbesar di Indonesia adalah tingginya jumlah pengangguran di kalangan usia produktif. Kebijakan fiskal dapat mengatasi masalah ini dengan melalui program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja, memungkinkan mereka bersaing di pasar kerja.
- Menjaga Stabilitas Harga
Kebijakan fiskal juga berperan dalam menjaga stabilitas harga. Fluktuasi harga komoditas, terutama bahan bakar dan bahan makanan, dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dirancang untuk membasmi praktik kecurangan yang dapat menyebabkan kenaikan harga, sehingga komoditas tetap terjangkau oleh masyarakat.
- Memacu Pertumbuhan Ekonomi Negara
Selain menjaga keseimbangan ekonomi, kebijakan fiskal juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan mendorong inovasi dan solusi baru dalam bidang perekonomian, kebijakan fiskal diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian negara.
- Mendorong Laju Investasi
Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian, dan kebijakan fiskal dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan laju investasi. Dengan menciptakan iklim investasi yang baik, pemerintah dapat menarik lebih banyak nilai investasi dari sektor swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Mewujudkan Keadilan Sosial
Kebijakan fiskal juga memiliki peran dalam meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Program-program seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional dihadirkan untuk membantu masyarakat ekonomi bawah dan rentan agar dapat bertahan dari dampak pandemi COVID-19. Dengan demikian, stabilitas ekonomi tetap terjaga, dan masyarakat dapat merasakan dampak positifnya secara langsung.
Instrumen Kebijakan Fiskal
Untuk menjalankan kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan berbagai instrumen yang melibatkan sektor-sektor dalam perekonomian. Beberapa instrumen utama termasuk:
- Pajak
Pajak merupakan instrumen kunci dalam kebijakan fiskal. Pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan tingkat pajak untuk mengatur daya beli masyarakat. Sebagai contoh, penurunan pajak dapat meningkatkan output barang dan jasa, sementara kenaikan pajak dapat menurunkan daya beli masyarakat.
- Pengeluaran Belanja
Instrumen lainnya adalah pengeluaran belanja negara. Pemerintah dapat menyesuaikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi. Jika diperlukan, pengurangan belanja pada sektor tertentu dapat dilakukan untuk mengatasi neraca pembayaran negara yang defisit.
- Obligasi Publik
Penerbitan surat utang atau obligasi publik merupakan instrumen fiskal yang penting. Rakyat dapat membeli surat utang negara, dan pemerintah akan membayar kembali utang tersebut beserta bunga. Contoh produk ini adalah Surat Berharga Negara (SBN) Ritel, yang tidak hanya menjadi investasi bagi masyarakat tetapi juga menjadi sumber pembiayaan untuk pembangunan negara.
Baca juga: Ketentuan Koreksi Fiskal atas Pembentukan Dana Cadangan
Perbedaan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Untuk menjaga stabilitas perekonomian negara, pemerintah dapat menerapkan dua kebijakan utama, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Meskipun keduanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas, terdapat perbedaan signifikan di antara keduanya.
- Pengambilan Keputusan
Kebijakan fiskal diatur dan diputuskan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan kebijakan moneter berada di bawah tanggung jawab Bank Indonesia (BI). Perbedaan ini mencakup proses pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan ekonomi.
- Tujuan Kebijakan
Tujuan dari kebijakan moneter adalah menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sebaliknya, tujuan dari kebijakan fiskal adalah menjaga penerimaan dan pengeluaran negara untuk menciptakan kestabilan ekonomi.
Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia
Beberapa contoh kebijakan fiskal yang pernah diterapkan di Indonesia dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang pengaruhnya terhadap perekonomian:
- Program Amnesti Pajak
Pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo mengumumkan program Amnesti Pajak. Program ini diluncurkan untuk mengatasi laporan penunggakan pajak dan mendorong masyarakat untuk melaporkan kekayaan mereka. Amnesti Pajak berhasil meningkatkan pendapatan nasional hingga 15,22 triliun rupiah.
- Relaksasi Pajak
Sejak tahun 2020 hingga awal tahun 2021, Indonesia menerapkan program relaksasi pajak. Langkah ini diambil untuk meningkatkan daya beli masyarakat selama masa pandemi COVID-19 yang mempengaruhi aktivitas ekonomi.
- Subsidi Gas dan BBM
Kebijakan fiskal juga mencakup subsidi untuk gas dan bahan bakar minyak (BBM) dengan tujuan melancarkan mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat.
Kesimpulan
Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting. Dengan memahami jenis kebijakan, tujuan, dan instrumen yang digunakan, pemerintah dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan berdaya saing.
Artinya, kebijakan fiskal bukan hanya alat untuk menjaga stabilitas ekonomi tetapi juga kunci untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga, pemahaman mendalam terhadap konsep kebijakan fiskal menjadi krusial bagi setiap warga negara yang peduli terhadap masa depan ekonomi negaranya.